KABARKAN.ID I Surabaya – Penolakan PDI Perjuangan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD tidak hanya didasarkan pada aspirasi rakyat, tetapi juga pada pengalaman historis bangsa Indonesia di masa Orde Baru.
Partai berlambang banteng itu menilai mekanisme pemilihan tidak langsung berisiko menghidupkan kembali praktik politik sentralistik dan otoriter.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, meskipun Pilkada melalui DPRD masih sebatas wacana, PDIP sejak awal mengambil posisi tegas menolaknya. Sejarah menunjukkan bahwa ketika suara rakyat dikesampingkan, penyalahgunaan kekuasaan kerap terjadi.
“Perspektif historis pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa segala sesuatunya ditentukan dari atas, tanpa ruang ekspresi rakyat,” ujar Hasto di Surabaya, Sabtu, (17/1/ 2026) kemarin.
Hasto menjelaskan, pada masa tersebut kekuasaan dijalankan secara sentralistik dengan satu komando. Akibatnya, kontrol publik melemah dan membuka ruang luas bagi praktik korupsi, kolusi, serta penyalahgunaan wewenang.
“Korupsi dan kolusi itu lahir dari kekuasaan yang sangat sentralistik dan tanpa kontrol,” katanya.
Hasto juga menyinggung penggunaan alat-alat negara secara masif untuk mempertahankan kekuasaan pada era Presiden Soeharto. Praktik intimidasi terhadap kelompok masyarakat dan kekuatan politik yang berbeda pandangan, menurut Hasto, telah meninggalkan luka sejarah yang mendalam.
“Itu sudah terlihat sejak Pemilu 1971, ketika alat-alat negara digunakan secara luas. Banyak korban dari kalangan yang berbeda pandangan politik, termasuk dari PNI dan Nahdlatul Ulama,” ungkapnya.
Berkaca dari pengalaman tersebut, PDIP menilai pemilihan pemimpin secara langsung merupakan mekanisme penting untuk menjaga kedaulatan rakyat. Selain memberi ruang partisipasi politik yang lebih luas, Pilkada langsung juga memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah karena dipilih langsung oleh masyarakat.
“Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Karena itu, pemimpin harus dipilih langsung oleh rakyat,” pungkas Hasto.*(Nov)
