KABARKAN.ID I Gresik – Transformasi digital di Kabupaten Gresik kini memasuki babak baru. Bukan lagi soal banyaknya aplikasi atau sistem yang dibangun, melainkan seberapa besar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
Momentum itu ditegaskan melalui kegiatan Implementasi Pengukuran Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah yang digelar di Gresik, Rabu (11/2/2026). Kabupaten ini dipercaya menjadi tuan rumah agenda strategis yang menandai pergeseran paradigma pemerintahan digital: dari sistem ke pengalaman pengguna.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, menegaskan bahwa era transformasi digital tidak lagi berhenti pada pembangunan infrastruktur teknologi.
“Transformasi digital pemerintahan telah memasuki fase yang lebih substansial. Kita tidak lagi berbicara tentang banyaknya sistem yang dimiliki, tetapi sejauh mana layanan digital tersebut memberi kemudahan, kepastian, dan kenyamanan bagi masyarakat,” tegasnya.
Kepercayaan menjadi tuan rumah, menurutnya, menjadi energi tambahan bagi Gresik — yang dikenal sebagai Kota Wali, Kota Santri, sekaligus Kota Industri — untuk terus memperkuat arah digitalisasi berbasis manfaat.
Langkah transformasi itu tidak berdiri sendiri. Pada 2024, nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Gresik mencapai 4,32 dari skala 5 dengan kategori memuaskan. Namun, pada 2026, fokus penilaian akan bergeser menuju model pemerintah digital yang lebih menitikberatkan pada kepuasan dan pengalaman pengguna.
Fondasi perubahan tersebut dibangun melalui Integrated Smart System yang ditopang oleh Gresik Intelligent Operation Platform (Gresik IOP). Platform ini mengintegrasikan data strategis lintas perangkat daerah sebagai dasar kebijakan berbasis data.
Hasilnya mulai terlihat. Pendapatan daerah kini berada pada kisaran Rp1,7 triliun. Integrasi data juga memperkuat pencegahan korupsi, optimalisasi pajak dan perizinan, hingga intervensi sosial yang lebih tepat sasaran.
Angka kemiskinan Gresik kini berada di level satu digit, yakni 9,95 persen atau sekitar 132 ribu penduduk, dengan target ditekan hingga di bawah 100 ribu jiwa.
Transformasi juga menyentuh sektor kepegawaian melalui platform Kedaton, sistem terintegrasi layanan ASN mulai dari absensi hingga manajemen talenta. Keputusan mutasi dan promosi kini berbasis data dan lebih objektif.
Di sisi layanan publik, berbagai inovasi langsung dirasakan masyarakat. Layanan administrasi kependudukan jemput bola melalui aplikasi Pudak, platform Gresik Kerja untuk ketenagakerjaan, hingga integrasi layanan kedaruratan lewat Call Center 112 dan Lapor Gus menjadi contoh konkret.
Setiap bulan, kanal pengaduan masyarakat tersebut menampung laporan yang seluruhnya termonitor secara digital, memastikan respons lebih cepat dan terukur.
Dampaknya signifikan. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gresik pada 2025 turun dari 6,45 persen menjadi 5,47 persen — penurunan tertinggi di Jawa Timur.
Menurut Sekda Washil, seluruh capaian tersebut harus disertai evaluasi objektif dan berkelanjutan.
“Implementasi pengukuran kepuasan pengguna layanan digital menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa transformasi digital benar-benar berorientasi pada masyarakat,” terangnya.
Apresiasi juga datang dari Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce. Ia menilai Gresik berhasil mengonsolidasikan berbagai sistem pemerintahan dalam satu ekosistem terintegrasi.
Ia menegaskan bahwa transformasi dari SPBE menuju pemerintah digital menjadikan kepuasan pengguna sebagai indikator utama keberhasilan.
“Pengukuran kepuasan pengguna layanan digital bukan untuk menambah beban daerah, tetapi memastikan digitalisasi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Kini, di tengah arus digitalisasi nasional, Gresik menunjukkan bahwa transformasi bukan sekadar membangun sistem – tetapi menghadirkan perubahan yang nyata dan terukur bagi warganya.*(Kum)
