KABARKAN.ID I Surabaya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mencatat penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrem hingga hanya tersisa 0,29 persen pada 2025. Data terbaru dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026 menunjukkan capaian tersebut jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 0,85 persen.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut capaian ini sebagai hasil nyata dari intervensi kebijakan yang tepat sasaran serta kolaborasi lintas sektor dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah.
“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Ini bukti intervensi yang tepat sasaran serta sinergi seluruh pihak berjalan efektif,” ujarnya, Senin (25/5/2026).
Tren Penurunan Konsisten Sejak 2020
Dalam lima tahun terakhir, angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan tajam. Pada 2020, angka kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 4,55 persen, lalu turun menjadi:
2,23 persen (2021)
1,80 persen (2022)
0,82 persen (2023)
0,59 persen (2024)
0,29 persen (2025)
Secara keseluruhan, penurunan tersebut mencapai 4,26 persen poin, lebih signifikan dibanding penurunan nasional sebesar 3,05 persen pada periode yang sama.
Perubahan Standar Global Tak Pengaruhi Tren Penurunan
Gubernur Khofifah juga menyoroti capaian tersebut yang tetap konsisten meski terjadi penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem global, dari sebelumnya US$1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$2,15 PPP pada 2024–2025.
“Meski standar pengukuran mengalami penyesuaian, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara konsisten,” tegasnya.
Kemiskinan dan Pengangguran Juga Menurun
Selain kemiskinan ekstrem, indikator makro ekonomi Jawa Timur juga menunjukkan perbaikan. Berdasarkan data BPS:
Tingkat kemiskinan turun menjadi 9,30 persen (September 2025), dari 9,50 persen (Maret 2025)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,55 persen (Februari 2026), dari 3,61 persen tahun sebelumnya
TPT Jawa Timur juga lebih rendah dibanding nasional yang berada di angka 4,68 persen
Di sektor pendidikan vokasi, lulusan SMK turut mencatat perbaikan. Tingkat pengangguran lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen. Bahkan, lulusan SMK kini tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi angka pengangguran di Jawa Timur.
“Ini menunjukkan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri berjalan semakin baik,” ujar Khofifah.
Ekonomi Jatim Tumbuh Tertinggi di Pulau Jawa
Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Jawa Timur tetap tumbuh kuat. BPS mencatat ekonomi Jatim pada Triwulan I-2026 tumbuh 5,96 persen (year-on-year), tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui rata-rata nasional.
Struktur ekonomi Jawa Timur ditopang oleh:
Industri pengolahan: 31,45 persen
Perdagangan: 18,77 persen
Pertanian: 10,51 persen
Jawa Timur juga menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional dengan kontribusi 14,40 persen.
Kolaborasi Jadi Kunci Penurunan Kemiskinan
Khofifah menegaskan bahwa keberhasilan menurunkan kemiskinan ekstrem tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga komunitas masyarakat.
Sejumlah program strategis Pemprov Jatim juga disebut berperan penting, seperti PKH Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, hingga intervensi berbasis data P3KE.
“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi,” katanya.
Fokus Pembangunan Inklusif
Menurut Khofifah, pembangunan di Jawa Timur tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menutup dengan menegaskan prinsip “No One Left Behind” dalam pembangunan Jawa Timur.
“Tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal dari arus pembangunan,” terangnya. (Ayu)