KABARKAN.ID I Surabaya – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Pranaya Yudha Mahardika, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk tetap optimis dan adaptif menghadapi tekanan fiskal yang diprediksi meningkat mulai 2025.
Yudha menjelaskan, selama periode 2019–2024, ruang fiskal Jawa Timur relatif aman karena pendapatan dan belanja daerah cenderung meningkat setiap tahun. Namun, situasi diperkirakan berubah seiring berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) pada 2025.
“Di 2025, proporsi pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya lebih banyak ke provinsi kini berbalik ke kabupaten/kota. Tahun 2026 tantangan bertambah karena transfer ke daerah juga diturunkan,” ujarnya, Jumat (16/1/2025).
Dampaknya, Jawa Timur diperkirakan kehilangan pendapatan sekitar Rp4 triliun pada 2025, dan Rp2,8 triliun pada 2026. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah bersama DPRD mencari sumber pendapatan baru.
“Ini cobaan beruntun, tapi kita tidak boleh pesimis. Belanja prioritas harus tetap dijaga, penghematan dilakukan, dan inovasi menjadi kunci,” tegas Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim itu.
Yudha menambahkan, Komisi C DPRD Jatim mendorong dua strategi utama, intensifikasi pendapatan dengan mengoptimalkan sumber yang ada, dan ekstensifikasi dengan menggali potensi baru. Salah satunya melalui pengawasan ketat terhadap pengelolaan limbah perusahaan. Dari penertiban tersebut, Pemprov Jatim mulai memperoleh penerimaan baru dari sektor denda lingkungan.
“Satu pabrik saja dendanya bisa miliaran rupiah. Jika pengawasan sesuai amanat undang-undang diperketat, potensi penerimaan daerah sangat besar,” katanya.
Komisi C juga mendorong optimalisasi sektor mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pemanfaatan aset daerah, serta pengusulan skema cukai rokok baru untuk industri kecil. Saat ini, Pemprov Jatim memiliki sekitar 4.667 aset, tetapi baru sekitar 200 yang dimanfaatkan secara optimal.
Di bidang investasi, Yudha menilai realisasi investasi Jawa Timur hingga semester III 2025 mencapai Rp30,4 triliun, menunjukkan tren positif. Posisi strategis Jawa Timur sebagai gerbang distribusi nasional dan lumbung pangan menjadi daya tarik bagi investor.
“Jawa Timur menyumbang 30 persen produksi padi nasional, hampir 40 persen jagung, 50 persen gula, serta menjadi sentra telur, ayam, dan kopi. Ini modal besar untuk menarik investasi, terutama di sektor pangan,” ujarnya.
Ke depan, Komisi C mendorong penguatan investasi di sektor ketahanan pangan, pembentukan BUMD pangan, serta optimalisasi aset lahan milik pemerintah daerah dan BUMN dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
“Ruang fiskal memang makin sempit, tapi kondisi ini memaksa kita kreatif. Jika semua bergerak bersama, Jawa Timur tetap bisa bertahan dan bangkit,” pungkas Yudha.*(Nov)