KABARKAN.ID I Surabaya – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur tak ingin gegabah. Di tengah sorotan publik terhadap kinerja badan usaha milik daerah, Pansus memilih memperdalam data dan memetakan isu strategis sebelum melahirkan rekomendasi final yang ditargetkan rampung pada Mei–Juni 2026.
Ketua Pansus BUMD DPRD Jawa Timur, Agung Mulyono, mengungkapkan bahwa saat ini pembahasan masih difokuskan pada dua bank daerah, yakni Bank Jatim dan Bank UMKM.
“Masih tahap pengumpulan data dan assessment. Kami mendalami dan memaknai bagaimana kinerja mereka. Penajaman dilakukan agar rekomendasi nanti benar-benar tepat,” ujarnya, Sabtu (28/2/2026).
Menurutnya, Pansus tidak sekadar mengevaluasi laporan keuangan, tetapi juga menelaah arah bisnis, tata kelola, hingga kontribusi riil terhadap perekonomian daerah. Target akhirnya jelas: BUMD yang sehat, kolaboratif, dan mampu menyetor dividen optimal bagi Pemprov Jatim sekaligus memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita membutuhkan perusahaan yang sehat dan mampu berkolaborasi. Ending-nya jelas: dividen untuk Pemprov Jatim dan dampak ekonomi bagi masyarakat,” tegas politisi Demokrat tersebut.
Pansus dijadwalkan masih akan memanggil BUMD lain untuk pendalaman lanjutan. Bahkan, pertemuan ulang dimungkinkan jika ada aspek yang perlu diklarifikasi lebih jauh.
Agung menekankan, tugas Pansus bukan sekadar mencari celah atau kelemahan, melainkan membangun rumusan model BUMD yang relevan dengan kebutuhan Jawa Timur ke depan—terutama di tengah dinamika industri perbankan daerah yang semakin kompetitif dan digital.
Rekomendasi yang disusun nanti diharapkan tidak hanya menjadi catatan evaluatif, tetapi juga peta jalan penguatan BUMD secara strategis.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus, Abdullah Abubakar, menyoroti diferensiasi pasar antara Bank Jatim dan Bank UMKM. Menurutnya, keduanya memiliki segmen berbeda namun berpeluang besar tumbuh bersama.
“Bank UMKM fokus pada sektor UMKM, sedangkan Bank Jatim menangani pasar yang lebih besar. Dengan segmentasi ini, insya Allah bisa saling menguatkan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan Good Corporate Governance (GCG), terutama relasi kerja antara direksi dan komisaris. Pengawasan yang efektif dan penetapan target yang jelas dinilai menjadi kunci agar persoalan masa lalu tak terulang.
Tak hanya tata kelola, Pansus juga menyoroti indikator kinerja seperti BOPO, NPL, hingga proyeksi dividen. Secara umum, kinerja Bank Jatim dinilai cukup baik, meski tetap membutuhkan sejumlah pembenahan.
Inovasi layanan digital seperti pengembangan platform J-Connect turut diapresiasi sebagai langkah adaptif menghadapi perubahan perilaku nasabah.
Dengan tenggat rekomendasi yang semakin dekat, Pansus memastikan proses pendalaman akan terus dilakukan hingga seluruh data terkumpul secara komprehensif.
Mei–Juni mendatang akan menjadi momentum penting: apakah BUMD Jawa Timur benar-benar siap melompat lebih tinggi, atau masih perlu pembenahan mendasar?
Bagi DPRD Jatim, satu hal yang pasti—dividen sehat dan dampak ekonomi nyata bukan lagi sekadar slogan, melainkan target yang harus diwujudkan.*(Had)