KABARKAN.ID I Surabaya – Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur mengingatkan calon peserta Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 agar tidak sembarangan memilih status dokumen kependudukan saat pengajuan PIN. Sebab, siswa yang memilih Surat Keterangan Domisili (SKD) mutasi hanya dapat mengikuti jalur mutasi dan tidak bisa mendaftar melalui jalur penerimaan lainnya.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, di tengah proses pengambilan PIN SPMB yang hingga hari kelima pelaksanaan berjalan relatif lancar tanpa antrean panjang di sekolah-sekolah.
Menurut Aries, operator sekolah diminta memastikan kembali pilihan status dokumen yang digunakan siswa sebelum proses verifikasi dan validasi diselesaikan.
“Kalau mengklik SKD mutasi maka siswa hanya bisa daftar di jalur mutasi saja, tidak bisa mengikuti jalur SPMB lainnya. Karena itu operator sekolah diminta memastikan kembali kebenarannya kepada siswa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jalur mutasi diperuntukkan bagi anak Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN, maupun pekerja swasta yang bekerja pada badan usaha berbadan hukum. Jalur tersebut memiliki kuota sebesar tiga persen dari total daya tampung sekolah.
Dalam proses seleksi jalur mutasi, pemeringkatan dilakukan berdasarkan jarak domisili, usia calon siswa, serta waktu pendaftaran. Berbeda dengan jalur lainnya, nilai akademik tidak menjadi faktor penentu.
“Nilai hanya digunakan pada jalur domisili, prestasi akademik, dan prestasi hasil lomba,” kata Aries.
Dindik Jatim mencatat proses pengambilan PIN SPMB 2026 berjalan kondusif. Hingga Senin (1/6/2026) pukul 11.45 WIB, sebanyak 117.323 pengajuan PIN telah masuk untuk diverifikasi dan divalidasi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 90.963 siswa telah berhasil memperoleh PIN yang menjadi syarat utama mengikuti tahapan pendaftaran SPMB.
Aries menyebut belum ada laporan antrean panjang dari sekolah-sekolah di Jawa Timur. Namun, pihaknya memperkirakan jumlah pemohon akan meningkat setelah sekolah asal menerbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL).
“Alhamdulillah pengambilan PIN lancar hingga hari ini, tidak ada laporan antrean dari sekolah se-Jawa Timur. Saya memprediksi mulai besok akan ramai yang mengajukan,” ujarnya.
Untuk pelaksanaan SPMB tahun ini, Dindik Jatim menyiapkan sebanyak 1.495.200 PIN bagi calon peserta didik baru.
Aries menjelaskan terdapat empat kategori dokumen kependudukan yang diakui dalam sistem SPMB Jatim 2026.
Pertama, Kartu Keluarga (KK) murni yang dapat digunakan untuk seluruh jalur pendaftaran. Kedua, SKD akibat bencana alam maupun bencana sosial yang juga berlaku pada semua jalur penerimaan.
Kategori ketiga adalah SKD pondok pesantren atau yayasan yang tetap dapat digunakan untuk seluruh jalur seleksi.
Sementara kategori keempat adalah SKD mutasi yang memiliki aturan khusus karena hanya dapat digunakan untuk mengikuti jalur mutasi.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menilai pelaksanaan pengambilan PIN SPMB tahun ini lebih tertib dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Penilaian itu disampaikan setelah dirinya melakukan pemantauan langsung di sejumlah sekolah di wilayah Malang dan Surabaya.
“Semuanya on the track. Tidak ada antrean panjang. Yang masih manual itu hanya validasi dan verifikasi berkas oleh operator sekolah,” kata Sri Untari.
Menurutnya, setiap sekolah kini rata-rata memiliki sekitar 10 operator yang bertugas melayani proses verifikasi sehingga antrean pendaftar dapat diurai lebih cepat. Pada hari libur, jumlah pendaftar yang dilayani sekolah berkisar 100 orang, sedangkan pada hari kerja dapat mencapai 200 orang per hari.
Selain itu, Sri Untari juga menyoroti penerapan Tes Kompetensi Akademik (TKA) dalam SPMB 2026. Ia menyebut komposisi penilaian terdiri dari 60 persen nilai rapor dan 40 persen hasil TKA.
“Matematika itu ilmu dasar yang harus dikuasai semua generasi. Tapi ke depan mungkin bisa ditambah pelajaran lain,” ujarnya.
Terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang hanya mampu menampung sekitar 39 persen lulusan SMP di Jawa Timur, Sri Untari mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memilih sekolah swasta.
Menurutnya, sekolah swasta merupakan mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan saat ini juga didorong untuk menyediakan program beasiswa maupun keringanan biaya bagi siswa yang membutuhkan.
“Kami sudah berbicara dengan Dinas Pendidikan agar sekolah swasta yang mampu bisa memberikan beasiswa penuh maupun pengurangan biaya. Sekolah swasta juga bagian penting dari mitra pendidikan,” tuturnya. (Ayu)
