KABARKAN.ID I Gresik – Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gresik semakin diperkuat. Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Gresik resmi mengakselerasi penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Langkah strategis ini disosialisasikan dalam kegiatan bertema “Kolaborasi Program Prioritas Presiden Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi” yang digelar di Gedung Mandala Bakti Praja, Senin (30/3/2026).
Kehadiran Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, disambut jajaran pimpinan daerah hingga para pendamping sosial di Kabupaten Gresik.
Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan pentingnya penggunaan satu data kemiskinan nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Mulai 2025, seluruh data kemiskinan akan dipusatkan melalui Badan Pusat Statistik dan diklasifikasikan dalam desil 1 hingga 10.
“Data ini dinamis, bisa berubah setiap hari. Karena itu, kolaborasi dari tingkat desa hingga pusat sangat penting agar data tetap akurat,” tegasnya.
Ia menekankan peran penting RT, RW, kepala desa, hingga dinas sosial dalam memperbarui data secara berkala. Nantinya, data tersebut akan diolah di pusat dan diperbarui setiap tiga bulan.
Tak hanya mengandalkan jalur formal seperti musyawarah desa, masyarakat juga diajak aktif mengawal penyaluran bansos.
Jika ditemukan ketidaktepatan sasaran—misalnya penerima yang tergolong mampu—warga bisa melapor melalui aplikasi Cek Bansos, call center 171, hingga layanan WhatsApp Kemensos.
“Dengan data yang akurat, kita bisa menghindari kesalahan yang berpotensi menjadi masalah di kemudian hari,” tambah Gus Ipul.
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengungkapkan tren positif penurunan angka kemiskinan.
Per Maret 2025, angka kemiskinan turun menjadi 9,95 persen dari sebelumnya 10,32 persen. Namun, masih terdapat sekitar 131 ribu warga miskin berdasarkan data BPS, bahkan mencapai 142 ribu jiwa menurut pendataan daerah.
Lebih lanjut, dari total 541 ribu warga di desil 1 hingga 4, baru sekitar 25,39 persen yang menerima bantuan sosial.
“Artinya, masih ada lebih dari 400 ribu warga yang belum tersentuh bansos,” jelasnya.
Tak hanya fokus pada bansos, program pemberdayaan juga terus berjalan. Salah satunya melalui Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 37 Gresik yang kini memiliki 75 siswa aktif.
Selain pendidikan, para orang tua siswa juga mendapatkan bantuan modal usaha dengan total nilai mencapai Rp391 juta.
Pembangunan gedung sekolah permanen di Desa Raci Tengah pun terus dikebut dan kini telah mencapai progres 27,36 persen, ditargetkan rampung untuk tahun ajaran 2026–2027.
Melalui DTSEN, pemerintah berharap tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dengan langkah ini, Gresik diharapkan bisa menjadi contoh keberhasilan pengentasan kemiskinan berbasis data yang akurat dan transparan.*(Kum)