KABARKAN.ID I Kediri – Genap satu tahun memimpin di periode kedua, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito mengklaim berhasil memperkuat sektor pelayanan publik di tengah berbagai tantangan berat yang menerpa Kabupaten Kediri.
Bersama Wakil Bupati Dewi Maria Ulfa, Mas Dhito menghadapi situasi tidak mudah. Pada 30 Agustus 2025, kerusuhan massa melanda Kabupaten Kediri dan menyebabkan sejumlah fasilitas publik rusak, termasuk Gedung Pemerintah Kabupaten Kediri yang hangus terbakar.
Di saat bersamaan, pemerintah daerah juga harus melakukan penyesuaian fiskal menyusul kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada pengurangan belanja daerah hingga Rp265 miliar.
Pasca kerusuhan, Pemkab Kediri bergerak cepat melakukan pemulihan fisik dan memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan. Normalisasi pelayanan dilakukan bertahap agar kebutuhan administratif warga tidak terhambat.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP) hanya sebulan setelah insiden kerusuhan. Kehadiran MPP menjadi simbol percepatan reformasi layanan di tengah keterbatasan.
Sejak dioperasikan hingga Januari 2026, MPP mencatat lebih dari 11.360 kunjungan dengan rata-rata 100–130 pengunjung per hari. Angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan terpadu yang cepat dan efisien.
“Meski di tengah efisiensi, MPP harus tetap jalan. Ini salah satu bentuk konsistensi Pemkab dalam melayani masyarakat,” ujar Mas Dhito, Selasa (24/2/2026).
Tak hanya menghadirkan MPP, Pemkab Kediri juga memperluas layanan administrasi kependudukan (adminduk) hingga ke tingkat desa melalui program Satu Hari Jadi Masuk Desa (Sahaja Suka).
Jika sebelumnya layanan adminduk terpusat di kantor kecamatan dan Dinas Dukcapil, kini masyarakat dapat mengurus dokumen langsung di kantor desa sesuai domisili. Program ini telah berjalan di 326 desa atau sekitar 95 persen dari total desa di Kabupaten Kediri.
Adapun layanan yang tersedia yakni paket Akta Kelahiran (KK dan KIA),paket Akta Kematian (KK dan KTP elektronik) dan pembaruan Kartu Keluarga (pecah KK, pembaruan elemen data, hingga perubahan KK lama menjadi barcode/TTE).
Sejak diluncurkan pada 2025 hingga awal 2026, program Sahaja Suka telah menerbitkan 9.501 dokumen kependudukan. Rinciannya, 4.942 Kartu Keluarga, 1.144 Akta Kelahiran, 1.144 Kartu Identitas Anak (KIA), serta 2.271 Akta Kematian.
Memasuki tahun kedua periode kepemimpinannya, Mas Dhito menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pelayanan berbasis desa serta mendorong digitalisasi birokrasi.
“Kesuksesan pemerintah diukur bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan-layanan yang diberikan,” jelasnya.
Di tengah tekanan fiskal dan situasi pascakerusuhan, Pemkab Kediri berupaya menjaga ritme reformasi pelayanan—menjadikan kemudahan akses dan kecepatan layanan sebagai tolok ukur utama kinerja pemerintahan.*(Had)