KABARKAN.ID I Gresik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) meresmikan sekaligus menyerahkan 35 unit Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Pulopancikan, Kecamatan Gresik.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem serta penataan kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Gresik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik, Achmad Washil mengatakan, pembangunan rumah layak huni bukan hanya sebatas pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Alhamdulillah, tadi pagi saya melihat langsung rumah-rumah warga yang sebelumnya sering bocor dan tergenang saat hujan. Sekarang rumahnya sudah lebih aman, sehat, dan nyaman ditempati. Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bentuk nyata kehadiran negara untuk masyarakat,” ujar Washil, Jumat (22/5/2026).
Ia menjelaskan, program RLH tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor korporasi dalam mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Washil, Desa Pulopancikan telah menjadi kawasan prioritas revitalisasi permukiman sejak 2017. Berbagai pembenahan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembangunan drainase, jalan lingkungan, sanitasi, akses air bersih, pengelolaan limbah, hingga penataan bangunan dan sistem persampahan.
“Pulopancikan ini kawasan strategis sekaligus kawasan heritage. Karena itu, penataannya tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga menjaga wajah kawasan bersejarah Kabupaten Gresik agar lebih tertata dan layak,” katanya.
Ia menambahkan, penataan kawasan yang dilakukan secara berkelanjutan juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat, salah satunya melalui pembangunan rumah pompa guna mengurangi dampak genangan rob di kawasan tersebut.
Meski demikian, Pemkab Gresik masih menghadapi tantangan besar dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Berdasarkan data pemerintah daerah, masih terdapat hampir 5.000 unit RTLH yang masuk dalam basis data kemiskinan ekstrem desil 1 dan desil 2.
“Tahun 2026, Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman telah mendata sekitar 647 unit rumah prioritas. Sebanyak 246 unit direncanakan ditangani melalui PAPBD 2026, sementara 401 unit lainnya akan dilanjutkan pada APBD 2027,” jelasnya.
Washil berharap kolaborasi antara Pemkab Gresik, PT SMF, dan Balai Penyediaan Perumahan dapat terus berlanjut agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh hunian layak.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik, Edy Hadi Siswoyo mengungkapkan, pembangunan 35 unit RLH di Desa Pulopancikan menelan anggaran sekitar Rp1,25 miliar yang seluruhnya bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT SMF Tahun Anggaran 2025.
“Program ini melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Jadi warga ikut terlibat dalam proses pembangunan, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan tempat tinggalnya,” ujar Edy.
Ia menambahkan, setiap rumah mendapatkan bantuan rata-rata sebesar Rp35,9 juta dengan proses pembangunan selama empat bulan atau 120 hari kalender melalui konsep swakelola berbasis partisipasi masyarakat.
Salah satu penerima bantuan, Titik (60), mengaku bersyukur karena kini rumahnya tidak lagi terdampak banjir saat musim hujan.
“Dulu rumah saya sering kebanjiran kalau hujan. Sekarang rumahnya sudah ditinggikan jadi tidak banjir lagi. Alhamdulillah sekarang juga sudah punya tembok sendiri, tidak menempel lagi dengan rumah sebelah. Saya sangat berterima kasih,” tuturnya.
Revitalisasi kawasan Pulopancikan dinilai strategis karena berada di kawasan heritage yang berdekatan dengan Bandar Grissee, Kampung Arab, dan Kampung Pecinan. Penataan permukiman diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas sejarah Kabupaten Gresik sebagai kawasan kota lama yang tertata, sehat, dan nyaman dihuni. (Kum)